PERANAN
PERENCANAAN FISIK PEMBANGUNAN
A. Pengertian Peranan Perencanaan
Fisik Bangunan
Perencanaan fisik adalah suatu usaha
pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia
dengan berbagai kegiatan fisik. Proses perencanaan fisik pembangunan harus
melaksanakan amanat UUD 1945 Amandemen tentang pemilihan umum langsung oleh
rakyat. Perencanaan pembangunan nasional masih dibutuhkan mengingat amanat
Pembukaan UUD 1945 dan kondisi faktual geografis, sosial, ekonomi, dan politik
bangsa Indonesia yang beranekaragam, dan kompleks.
SKEMA PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Proses
perencanaan fisik pembangunan memang sudah terencana dengan syarat tertentu.
Dalam salah satu artikel, Menurut Brundtland Report dari PBB (1987),
pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis,
masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. gagasan perencanaan
fisik pemangunan ini dikhususnya kebutuhan esensial kaum miskin yang harus
diberikan prioritas utama. sedangkan gagasan lainnya merupakan keterbatasan,
yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan
lingkungan untuk memenuhi kebututuhan masa kini dan hari depan yang akan
datang. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dilakukan dalam
keberlanjutan pernecanaan fisik pembangunan di semua negara, baik negara maju
maupun negara berkembang.
B.
Distribusi Tata Ruang Lingkungan
Peran Perencanaan
dalam 4 lingkup :
1. Lingkup
Nasional
Kewenangan semua instasi tingkat
pemerintahan pusat berada dalam lingkup kepentingan secara sektoral.
Perencanaan fisik pada tingkat nasional tidak memepertimbangkan distribusi
kegiatan tata ruang secara spesifikasi dan mendetail. Departemen-departemen
yang berkaitan adalah yang langsung dengan perencanaan fisik khususnya terkait
dengan pengembangan wilayah, antara lain
- Dep.
Pekerjaan Umum
- Dep.
Perhubungan
- Dep.
Perindustrian
- Dep.
Pertanian
- Dep.
Pertambangan
2. Lingkup Regional
Instasi yang berwenang dalam perencanaan
pembangunan pada tingkat regional di Indonesia adalah pemda tingkat 1 di
samping adanya dinas-dinas daerah maupun vertikal, walaupun pertingkat kota dan
kabupaten konsistensi sejalan dengan ketentuan rencana pembangunan yang telah
di gariskan di atas (tingkat nasional dan regional) daerah tingkat II itu
sendiri masih mempunyai ketentuan dalam mengurus perencanaan wilayah sendiri ,
antara lain
- Dinas
PU (Pekerjaan Umum)
- DLLAJR
- Kantor
wilayah yang mengkoordinasi adalah BAPPEDA tingkat 1 di setiap provinsi.
3. Lingkup Lokal
Tingkat kodya atau kabupaten biasanya seperti di bebankan kepada
dinas-dinas berdasarkan Kepres NO.27 Tahun 1980 untuk BAPPEDA tingkat II, misalnya
:
- Dinas
PU
- Dinas
Tata Kota
- Dinas
Kebersihan
- Dinas
Pengawasan Pembangunan Kota
- Dinas
Kesehatan
- Dinas
PDAM
4. Lingkup Sektor
Swasta
Lingkup swasta dulu hanya sebatas pada
skala perencanaan pembangunan perumahan, jaringan utilitas, dan pusat
perbelanjaan. Akan tetapi sekarang semakin positif yang menjadi indikator untuk
memicu diri bagi instansi pemerintahan maupun BUMN, sehingga persaingan yang
muncul menjadi tolak ukur bagi tiap-tiap kompetitor swasta dan pemerintah dan
berdampak pada peningkatan kualitas layanan atau produk.
C.
Studi Kasus
Contoh
Lingkup Regional : Proyek MRT di Jakarta
Jakarta
adalah ibu kota Indonesia, menyimpan lebih dari 9 juta jiwa. Diperkirakan bahwa
lebih dari empat juta penduduk daerah sekitar Jabodetabek perjalanan ke dan
dari kota setiap hari kerja. Masalah transportasi semakin mulai menarik
perhatian politik dan telah meramalkan bahwa tanpa terobosan transportasi
utama, kemacetan akan membanjiri kota itu menjadi kemacetan lalu lintas lengkap
pada tahun 2020
Sejak tahun 1980 lebih dari dua puluh
lima studi subjek umum dan khusus telah dilakukan terkait dengan kemungkinan
Mass Rapid Transit (MRT) sistem di Jakarta. Salah satu alasan utama untuk
penundaan dalam menanggulangi masalah adalah krisis ekonomi dan politik
1997-1999. Sebelum krisis, sebuah Build-Operate-Transfer (BOT) dianggap sebagai
bagian dari MRT baru melakukan keterlibatan sektor swasta. Setelah krisis,
rencana mengandalkan BOT untuk menyediakan pembiayaan terbukti tidak layak dan
proyek MRT itu lagi diusulkan sebagai skema yang didanai pemerintah.
Transportasi umum saat ini di Jakarta
hanya melayani 56% perjalanan yang dilakukan oleh komuter sehari-hari. Angka ini sangat perlu untuk
dibesarkan sebagai tingkat kota 9,5% rata-rata tahunan pertumbuhan kendaraan
bermotor jauh melebihi kenaikan 0,01% panjang jalan antara 2005 dan 2010.
Transportasi umum sekarang terutama
terdiri dari berbagai jenis bus, mulai dari bemo sangat kecil dan mikrolet
berukuran pickup, minibus untuk sedikit lebih besar seperti banyak digunakan MetroMini dan Kopaja minibus,
dan penuh berukuran kota bus, sistem angkutan cepat bus Transjakarta. Terdapat juga taksi dengan roda dua dan empat
serta sistem Kereta Commuter Jabodetabek.
Pada bulan September 2012, DMRC Delhi Metro mengumumkan
bahwa mereka telah diberikan pekerjaan 'Manajemen Jasa Konsultasi' dari sistem
MRT Jakarta oleh pemerintah Indonesia. Ini akan menjadi proyek pertama DMRC'S
luar India.DMRC akan bekerja sebagai bagian dari usaha patungan dengan 8
perusahaan internasional lainnya termasuk Padeco dan Konsultan Oriental, PT
Ernst and Young Advisory Services, PT Indotek Teknik Jaya, PT Pamintori Cipia,
Manajemen Lambaga dan PT Public Private Partnership dari Indonesia dan Seneca
Group DMRC telah menyatakan bahwa tanggung jawab utama dalam JV akan menjadi
"finalisasi struktur organisasi Metro Jakarta, perekrutan personil,
pembangunan sarana pelatihan dan pelatihan. karyawan untuk berbagai kategori
diperlukan untuk memulai operasi ". Konstruksi fisik diharapkan dimulai
pada tahun 2013 dan garis
diharapkan akan beroperasi pada 2017.
Pada
tanggal 1 Juni 2013, pertama 3 kontrak sipil untuk bagian bawah tanah 9,2 km
ditandatangani. 3 kontrak yang dimenangkan oleh 2 konsorsium yang terpisah dari
perusahaan Jepang dan Indonesia 3
kontrak pekerjaan sipil untuk bagian ditinggikan dari garis diharapkan akan
ditandatangani pada kuartal ke-3 tahun 2013. Kerja diharapkan akan dimulai pada
Oktober 2013.
SUMBER:
DANYBUN
3TB01
22314535
Tidak ada komentar:
Posting Komentar